Perubahan Anggaran Dasar KUD Sido Subur Samigaluh

 

KULON PROGO-DINKOPUKM. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.

Koperasi yang akan melakukan Perubahan Anggaran Dasar telah diatur di dalam Pasal 18 s.d. 20 PermenKopUKM No. 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Seperti yang dilakukan oleh KUD Sido Subur Samigaluh yang telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar karena terkait dengan permasalahan yang dihadapi, utamanya masalah pajak.

Dengan adanya permasalahan tersebut, dalam melakukan Perubahan Anggaran Dasar dilakukan pemecahan atau pemisahan usaha.

Terlait dengan kondisi tersebut, Senin (11/1) bertempat di Ruang Rapat Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan Rapat Koordinasi Perubahan Anggaran Dasar KUD Sido Subur Samigaluh. Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas (Dra. Sri Harmintarti, MM), didampingi oleh Kabid Kelembagaan dan Pengawasan (Drs. Junihardi Tri Sarjono), Kasi Lembaga (Devi Yunara, SP). Sedangkan dari KUD Sido Subur hadir segenap Pengurus, Pengawas dan Manajer.

Dalam pembahasan muncul beberapa permasalahan, yang antara lain:

KUD Sido Subur pada awalnya mempunyai keinginan untuk melaksanakan pembagian koperasi sehingga sebagai tindak lanjut harus ada Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Perubahan Anggaran Dasar KUD Sido Subur tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2020.

Perlu untuk diketahui bahwa Perubahan Anggaran Dasar dilakukan karena KUD Sido Subur mempunyai banyak usaha yang akibatnya bermasalah dengan pembayaran pajak, sehingga koperasi merugi. Akhirnya diambil kebijakan dengan pemecahan KUD Sido Subur yang mengelola SPBU dan KUD Sido Subur Sejati yang mengelola usaha lainnya

Perubahan Anggaran Dasar KUD Sido Subur ternyata masih ada usaha lain selain usaha utama SPBU, yaitu usaha pendukung minimarket dan usaha tambahan unit simpan pinjam. Hal ini dikhawatirkan permasalahan yang lama terkait perpajakan akan terulang kembali. Menurut informasi dari salah satu Pengawas KUD Sido Subur hal tersebut dikarenakan karena sewaktu penginputan di aplikasi usaha-usaha pendukung dan tambahan harus terisi selain usaha utama. Penginputan melalui aplikasi tidak bisa berlanjut apabila salah satu data belum terisi.

Menanggapi hal tersebut, Dra. Sri Harmintarti, MM menyampaikan, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo akan berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI berkaitan dengan penggunaan aplikasi AHU.

Disampaikan pula oleh Dra. Sri Harmintarti, MM, bahwa adanya Perubahan Anggaran Dasar maka konsekuensi logis dari koperasi adalah melakukan perubahan Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat sebelumnya menyesuaikan dengan kondisi sekarang dengan adanya Modal Penyertaan dari beberapa pihak yang ikut bekerjasama dalam pengelolaan SPBU. Modal Penyertaan yang dilakukan oleh Koperasi harus dilaporkan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI secara berkala sesuai dengan Permenkop dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

Langkah-langkah yang segera harus ditempuh koperasi antara lain :

  • Melakukan Perubahan Perjanjian Kerjasama
  • Membuat RAPBK dengan mengakomodir usulan dari koperasi-koperasi yang ikut bekerja sama
  • Melakukan pembenahan pengurus dan pengawas

Untuk diketahui juga bahwa pengelolaan SPBU melibatkan 3 koperasi yaitu Koperasi Konsumen KUD Sido Subur, KUD Giri kencono dan Koperasi Produsen Sido Subur Sejati.

Setelah ada Perubahan Anggaran Dasar, pengurus juga harus mengidentifikasi anggota. Perlu dilakukan revitalisasi keanggotaan dimana apabila yang bersangkutan mau bergabung menjadi anggota maka harus membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tetapi apabila yang bersangkutan ingin keluar maka yang menjadi hak anggota harus dikembalikan.

Prosentase dari uang yang ada 30% untuk menghidupkan SPBU dan 70% dibagi kepada 2 koperasi yang ikut dalam modal penyertaan. Penggunaan yang 30% tersebut juga harus dibicarakan dengan 3 koperasi yang menjalin kerja sama.

Diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh KUD Sido Subur Samigaluh bisa cepat terselesaikan, sehingga keberlangsungan pengelolaan usaha koperasi tersebut bisa semakin berkembang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang pada gilirannya nanti mapu memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi seluruh anggotanya. Sehingga peningkatan perekonomian dan kesejahteraan anggota benar-benar terlaksana dengan nyata.