PEMBUBARAN KOPERASI DI WILAYAH KAPANEWON KOKAP OLEH PEMERINTAH

KULON PROGO-DINKOPUKM. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sebagai gerakan ekonomi rakyat maka koperasi berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka. Walaupun koperasi juga mencari keuntungan, namun keuntungan bukanlah tujuan utama dari koperasi. Tujuan utama koperasi yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggota masyarakat di sekitarnya.

Koperasi memiliki ciri yaitu kerjasama anggota untuk mencapai kesejahteraan bersama. Koperasi dimiliki, dikelola, diatur dan diawasi secara bersama oleh para anggotanya sesuai dengan keinginan para anggota koperasi itu sendiri. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pembagian keuntungan dalam koperasi atau biasa disebut dengan sisa hasil usaha (SHU) juga dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masingmasing anggota, untuk mewujudkan kinerja koperasi yang baik.

Sebagai sebuah organisasi ekonomipun, koperasi harus melakukan usaha sebagaimana yang dilakukan pelaku usaha pada umumnya. Koperasi harus mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya, bahkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar, agar berhasil dalam menjalankan usahanya. Jika berhasil mengambil pangsa pasar maka koperasi dapat mempertahankan usahanya, namun ada juga beberapa yang tidak mampu bersaing, mengalami kerugian terus menerus dan berujung pada pembubaran koperasi.

Pembubaran koperasi berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pada Bab X, dapat dilakukan dengan 2 (dua) alasan, yaitu karena para anggota koperasi menghendaki pembubaran dan karena keputusan Pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut pada Jumat (20/11) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo yang dipimpin oleh Dra. Sri Harmintarti, MM, melaksanakan pembubaran kioperasi di wilayah Kapanewon Kokap oleh pemerintah karena tidak memenuhi syarat lagi sebagai koperasi yang memiliki Badan Hukum. Petugas yang hadir pada saat itu, Devi Yunara, SP (Kasi Lembaga), Sutrisno Purwoto, S.IP (Kasi Pengawasan), Suwastri Asih, SE (PPKL) dan Isnaini Khoirun Nisa, SE (PPKL).

Perlu untuk diketahui bahwa beberapa koperasi di wilayah Kalirejo, Kokap sudah tidak menjalankan usahanya lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak melaksanakan RAT lebih dari 3 (tiga) tahun.  Koperasi tersebut adalah KSU GAS, KSU Tunas Harapan, KSU Ngudi Rejeki dan KSU Guyup Rukun. Ke empat koperasi ini di datangi oleh Tim Pembubaran Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dan semua menyatakan tidak keberatan apabila koperasi dibubarkan. Koperasi ini memenuhi syarat pembubaran karena tidak aktif, tidak mempunyai pinjaman dengan pihak lain dan tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun pihak ketiga. Bahkan beberapa koperasi Pengurus / Pengawasnya sudah ada yang meninggal, dan yang masih ada sudah lanjut usia.

Sebelum koperasi dibubarkan, dari Dinas Koperasi melaksanakan upaya pembinaan agar koperasi bisa kembali aktif, melaksanakan usaha dan RAT tepat waktu. Tetapi upaya tersebut gagal dikarenakan banyaknya kendala dari koperasi tersebut.

Dengan dilaksanakannya pembubaran koperasi oleh pemerintah ini semoga bisa memberikan gambaran yang jelas bagi gerakan koperasi yang masih aktif, agar senantiasa Pengurus, Pengawas, Pengelola maupun seluruh Anggota, bisa mengelola, mengembangkan dan memajukan koperasinya dengan mengacu pada peraturan dan perundang-udangan yang berlaku. Karena maju dan berkembangnya koperasi bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi seluruh anggotanya maupun masyarakat pada umumnya.