PERMENKOP UKM TENTANG PENGAWASAN KOPERASI DIGANTI

 

KULON PROGO-DINKOPUKM. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerpan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisa data dan/atauketerangan lain yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi.

Dalam pelaksanaan pengawasan Koperasi tentunya harus ada regulasi yang mengatur tentang mekanisme pengawasan Koperasi itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa dasar pelaksanaan pengawasan Koperasi selama ini menggunakan PerMenKop. UKM Nomor: 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi. Namun PerMenKop. UKM tersebut dicabut dan diganti dengan PerMenKop. UKM Nomor: 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Teten Masduki.

Pada Kamis (19/11) bertempat di Ruang Rapat Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan kegiatan mengikuti webinar dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI dengan Tema: Sosialisasi PerMenKop. UKM Nomor: 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, dengan nara sumber Asdep Pemeriksaan Simpan Pinjam ( Ari Gunawan).

Hadir dan mengikuti webinar tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo (Dra. Sri Harmintarti, MM), Kasi Pengawasan (Sutrisno Purwoto, S.IP), Suwastri Asih, SE (PPKL), dan Nurhadi Rahmanto, SE (PPKL).

Ari Gunawan menyampaikan bahwa PerMenKop. UKM Nomor: 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, bertujuan untuk Mendorong tumbuh kembangnya Koperasi Sehat dan Terpercayasebagai salah satu pilar perekonomian nasional.

Selanjutnya Ari Gunawan menyampaikan bahwa Temuan Hasil Identifikasi Pengawasan Koperasi secara internal selama ini, adanya masalah dalam kelembagaan Koperasi yaitu:

  • Data yang tidak valid (terutama alamat)
  • Izin Usah Simpan Pinjam
  • Izin Pembukaan Kantor Cabang
  • Koperasi tidak melaksanakan RAT
  • Belum memiliki peraturan khusus SOM/SOP

Juga adanya penipuan Investasi Bodong/Ilegal berkedok Koperasi, KSP lebih banyak melayani bukan anggota atau “calon anggota”  dan menggunakan nama nasabah dengan memberikan bunga tinggi, Simpanan Pokok yang tinggi dengan tujuan agar  tidak semua orang dapat menjadi anggota, Koperasi dipailitkan oleh anggotanya dan pihak ketiga, Penyajian Laporan Keuangan belum sesuai peraturan (standar), Koperasi Simpan Pinjam dengan volume pinjaman diatas 2,5 Milyar belum di audit oleh Akuntan Publik, dan Masih terbatasnya jumlah Dewan Pengawas Syariah untuk KSP berbasis  Syariah, serta KSPPS belum memiliki Unit  Kegiatan Sosial (maal) yang terpisah dengan unit kegiatan bisnis  (tamwil).

Sedangkan Temuan Hasil Identifikasi Pengawasan Koperasi secara eksternal yaitu: Terbatasnya jumlah SDM/PNS pengawas koperasi, baik secara kuantitas maupun kualitas, Tingginya tingkat mutasi pejabat PNS daerah (sangat dinamis), Minimnya dukungan APBD untuk pengawasan koperasi khususnya di Kabupaten/kota, dan Kendala koordinasi Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

Ari Gunawan juga menyampaikan bahwa perubahan sebagai konsekuensi penguatan regulasi, Kondisi saat ini yaitu:

  • Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi belum berbasis risiko sehingga penanganan antara koperasi kecil dan koperasi besar yang sama
  • Pemeriksaan Koperasi menggunakan pendekatan nomenklatur Eselon II sehingga pemeriksaan dilakukan secara parsial, dengan output pengawasan berupa laporan hasil pemeriksaan kepatuhan, kelembagaan, usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan
  • Pemeriksaan Koperasi dilakukan secara langsung ke lapangan (onsite)
  • Terdapat 4 (empat) kertas kerja untuk pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi
  • Belum adanya profesi Fungsional Pengawas Koperasi
  • Pelaporan pengawasan koperasi dilakukan secara manual
  • Sanksi diberikan secara bertahap yaitu berupa : teguran tertulis paling sedikit 2 (dua) kali, larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus atau pengawas koperasi, pencabutan izin usaha simpan pinjam; dan/atau pembubaran koperasi oleh Menteri.

Sedangkan pengawasan Koperasi kemudian, yaitu:

  • Pengawasan dan Pemeriksaan menggunakan standar yang sama (Peraturan Menteri) berbasis potensi risiko (KUK 1, 2, 3, 4). Bagi Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 3 dan 4 dilakukan fit and proper test
  • Pemeriksaan Koperasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan output Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan/atau Penerapan Sanksi
  • Pemeriksaan Koperasi dilakukan secara offsite dengan memanfaatkan sistem pengawasan Koperasi berbasis digital, lapangan (onsite) , dan Pemeriksaan Khusus
  • Terdapat 1 (satu) kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi.
  • Pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang telah lulus Uji Kompetensi Teknis
  • Pelaporan pengawasan koperasi dapat dilakukan melalui teknologi informasi
  • Sanksi administratif diberikan sesuai tingkat masalah atau pelanggaran berupa surat teguran, penurunan tingkat kesehatan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin, pencabutan izin dan pembubaran.

Diharapkan dengan adanya PerMenKop. UKM Nomor: 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi ini, para Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi bisa menjalankan pengelolaan Koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga niat awal mendirikan Koperasi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya, dapat tercapai.