BPUM AGAR SEGERA DIGUNAKAN

KULONPROGO-DINKOPUKM. Dampak covid-19 sangat dirasakan oleh semua pihak sampai saat ini, terutama oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pemerintahpun telah mengucurkan berbagai bantuan, baik Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun bantuan-bantuan yang lain untuk memperingan beban yang dirasakan oleh masyarakat karena dampak covid-19. Termasuk pemerintah memberikan bantuan untuk pelaku UMKM yang berupa BantuanProduktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp. 2.400.000,-, kini sebagian sudah cair dan telah diterima oleh pelaku UMKM yang mengajukan.

Jumat (9/10)  di Ruang Rapat Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, Kabid Kelembagaan dan Pengawasan, Kasi Lembaga, Kasi data dan Informasi, Kasi Pengawasan dan PPKL mengikuti Webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi UKM RI dan PT. BRI Pusat dengan tema Pencairan BPUM yang disalurkan melalui BRI.

Pada kesempatan itu dari sebagai nara sumber RS. Hanung Harimba Rahman dari Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi UKM RI. Disampaikan bahwa Rekapitulasi Data BPUM Gelombang II dan III, total data masuk ada sebanyak 6.838.774. diharapkan kepada pelaku UMKM yang telah mendapatkan BPUM agar segera mencairkan dan menggunakan untuk kebutuhan, baik secara bertahap maupun bisa langsung diambil semuanya.

Selanjutnya Dani Wildan dari BRI menyampaikan bahwa BRI sebagai Bank Pengusul, setelah validasi diusulkan ke Kementerian Koperasi UKM. Secara rinci disampaikan bahwa usulan dari UKM dilanjutkan ke Unit Kerja yang merupakan Verifikasi Awal, melakukan verifikasi UKM calon penerima BPUM, melakukan pembentukan rekening Simpedes Banpro (UX), dan melakukan input di link usulan calon penerima BPUM.

Setelah itu disampaikan ke BRI (Kantor Pusat) dan dilakukan pengusulan, melakukan pengecekan SLIK, dan mengusulkan ke Kementerian Koperasi UKM. Selanjutnya Kementerian Koperasi UKM menetapkan penerima, dengan melakukan pembersihan data dengan mengantisipasi adanya duplikasi NIK dengan penerima/calon penerima lainnya, kesesuaian format NIK, kelengkapan dokumen, tidak sedang menerima kredit perbankan. Dan selanjutnya menetapkan penerima BPUM. Disampaikan juga bahwa pengusul bertanggungjawab atas kebenaran data calon penerima BPUM, yang harus memenuhi syarat: WNI, memiliki NIK, memiliki usaha mikro, bukan ASN, TNI, POLRI, pegawai BUMN maupun BUMD.

Kementerian Koperasi UKM menyampaikan perintah penyaluran setelah ada persetujuan KPPN. Kementerian Koperasi UKM mengeluarkan perintah penyaluran kepada BRI. Selanjutnya Kantor Pusat BRI mendistribusikan BPUM, dalam hal penerima belum memiliki rekening, maka dibuatkan rekening Simpedes Banpro (UX). Melakukan penyaluran ke rekening penerima, dan melaporkan apabila terdapat kegagalan penyaluran.

Unit Kerja BRI melakukan pencairan BPUM, dengan melakukan pemberitahuan kepada penerima melalui WA/ langsung. Melakukan validasi kelengkapan dokumen pencairan : (SPTJM dan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Penerima BPUM. Melaporkan apabila terdapat penerima di luar kriteria.

Nasabah mencairkan BPUM, dengan melakukan pencairan dana sesuai dengan ketentuan. Disampaikan juga bahwa BRI juga melakukan mitigasi, yakni: rekening dalam keadaan terblokir, hanya dibuka blokir jika penerima sudah diverifikasi dan menandatangani 2 (dua) surat pernyataan. Memvalidasi kelengkapan dokumen pencairan, dan melakukan pemberitahuan kepada nasabah. Tidak ada syarat lain dalam pencairan, termasuk tidak menggunakan syarat harus membawa Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Dan tidak ada aturan nasabah harus menyisakan dananya direkening, jadi memang harus diambil semua dan segera untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.

Disampaikan juga bahwa penerima BPUM yang sudah meninggal dunia tidak bisa dicairkan oleh ahli warisnya atau keluarganya, karena bantuan ini sifatnya untuk perorangan dan harus sesuai dengan data yang diusulkan. Sehingga dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara.

Dani Wildan juga menyampaikan bahwa Dinas Koperasi UKM di tingkat Kabupaten/Kota agar selalu melakukan koordinasi dengan pihak BRI, dengan harapan data usulan dengan data pencairan.

Selain itu disampaikan oleh Kementerian UKM RI bahwa pengajuan usulan BPUM ini diperpanjang sampai dengan akhir November 2020. Syaratnya juga masih sama dengan pengusulan yang terdahulu.

Semoga dengan BPUM ini bisa memberikan dampak positif, utamanya bisa memperingan beban perekonomian bagi pelaku UMKM selama pandemi covid-19.