SINERGITAS ANTARA DINKOP UKM KULON PROGO DENGAN NOTARIS (NPAK) KULON PROGO

Kulon Progo – DINKOPUKM. Rapat Koordinasi dalam rangka Sinergitas Antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tentang Pengesahan Badan Hukum Koperasi Melalui SABH Kemenkumham berlangsung di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, Rabu (15/1).

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan (Drs. Junihardi Tri Sarjono) didampingi Kasi Lembaga (Devi Yunara, SP). Rapat Koordinasi diikuti oleh 32 orang peserta yang terdiri dari Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Pada kesempatan ini dijelaskan tata cara pendirian koperasi sesuai dengan aturan baru berdasar Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 melalui sistem AHU dimulai dari penyuluhan persiapan pembentukan koperasi, persiapan pembentukan koperasi, menghadap notaris pembuat akta koperasi, pengajuan dokumen permohonan pengesahan akta pendirian koperasi untuk verifikasi, pemrosesan akta pendirian dan badan hukum koperasi oleh notaris.

Adanya perbedaan dalam mekanisme pendirian koperasi dimana Permenkop dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian bahwa Anggaran Dasar dibuat oleh Notaris dengan rekomendasi dari dinas Koperasi sedangkan Permekumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi bahwa Angggaran  Dasar dibuat langsung oleh Notaris tanpa rekomendasi dari Dinas Koperasi. Notaris langsung akses masuk  ke AHU.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya koordinasi/komunikasi yang harus dijalin antara Notaris dengan Dinas Koperasi menyikapi hal tersebut. Karena dikhawatirkan apabila pra koperasi langsung mendatangi Notaris untuk mendirikan koperasi dan mendapat pengesahan  Badan Hukum Koperasi tanpa adanya penyuluhan terlebih dahulu, koperasi tidak memahami  tentang prinsip-prinsip koperasi sesuai jati dirinya dan konsekuensi dari koperasi yang sudah berbadan hukum mengenai hak dan kewajibannya.

Sehingga dalam Rapat Koordinasi ini dibuat komitmen/kepakatan antara Notaris dengan Dinas Koperasi bahwa : Pendirian koperasi harus betul-betul dipastikan koperasi paham tentang pengelolaan koperasi karena ada konsekuensi hukum. Maka dari itu perlu adanya penyuluhan bagi pra koperasi dari Dinas Koperasi; Jenis koperasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian harus sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan dan sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan; Diharapkan adanya koordinasi yang efektif anatar Notaris dengan Dinas Koperasi, apabila ada pengajuan pra koperasi akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi.(DY)