Penilaian Kesehatan Koperasi Di Wilayah Kapanewon Temon

KULONPROGO-DINKOPUKM. Pelalsanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh gerakan Koperasi. Karena RAT merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas kepada seluruh Anggota selama satu tahun dalam pengelolaan Koperasi.

Ketika Koperasi melaksanakan RAT tentunya bisa mengundang Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, yang dipimpin oleh Iffah Mufidati, SH, MM, sekaligus menyampaikan buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang berupa Buku Laporan.

Melalui Buku Laporan tersebut Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo bisa melakukan pengawasan Koperasi, baik melaksanakan pemeriksaan maupun penilaian kesehatan Koperasi.

Penilaian kesehatan Koperasi yang telah dilakukan pada tahun 2022 ini yaitu di wilayah Kapanewon Temon. Ada delapan Koperasi yang dinilai, antara lain: KPN Sejahtera, Koperasi Arum, KSU Mekar, BMT Karomah, KSU Gumilar, KSU Permata, KSU BMT Amalia Insani dan KSU Sindu Utama Karya.

Pada kegiatan tersebut, Jumat (12/8/2022) hadir dari Dinas Koperasi UKM, Kepala Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan (Sutrisno Purwoto, S.IP), Staf Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan (Rubiyanto, A.Md dan Ana Suryaningtyas, SE) dan PPKL (Isnaini Khoirun Nisa, SE), dan juga segenap Pengurus Koperasi dari masing-masing Koperasi yang dinilai kesehatan Koperasinya.

Pada kesempatan tersebut dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi dengan menggunakan Kertas Kerja Penilaian Kesehatan Koperasi (KKPKK) yang baru, yang merupakan lampiran dari PerMenKop UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Aspek yang menjadi pertanyaan pada pemeriksaan tersebut antara lain, yang pertama tentang Tata Kelola, yang pertama mengenai Prinsip Koperasi yang terdiri dari: Keanggotaan bersifat terbuka, Pengelolaan dilakukan secara demokratis, Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, Kemandirian, Pengembangan Koperasi, dan Kerjasama Koperasi.

Sedangkan aspek yang kedua tentang Kelmbagaan yang terdiri dari: Legalitas Badan Hukum Koperasi, Izin Usaha Simpan Pinjam, Anggaran Dasar, Keanggotaan, Kelengkapan Organisasi.

Aspek yang ketiga adalah Manajemen yang terdiri dari: Manajemen Umum, Manajemen Kelembagaan, Manajemen Permodalan, Manajemen Likuiditas.

Selain itu juga dilakukan pemeriksaan tentang Profil Resiko mengenai aspek Risiko Inheren, yang pertama tentang Risiko Operasional yang terdiri dari: skala usaha dan struktur organisasi, keberagaman produk dan/atau jasa.

Yang kedua tentang Risiko kepatuhan yang terdiri dari: Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan koperasi, signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran

Ketiga tentang Risiko likuiditas yang terdiri dari: Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan

Penilaian dan Penetapan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

Yang pertama tentang Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit yang terdiri dari: Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi, Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko, Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko, Yang kedua tentang Kualitas. Penerapan Manajemen Risiko Operasional terdiri dari: Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi, Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko, Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Yang ketiga Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan terdiri dari: Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi, Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko, Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Sedangkan yang keempat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas Risiko likuiditas terdiri dari: Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi, Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko, Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Selain beberapa aspek tersebut, juga akan diperiksa tentang data keuangan yang dikelola oleh Pengurus Koperasi.

Perlu untuk diketahui juga bahwa KKPKK tersebut selain untuk bisa dipergunakan dalam Penilaian Kesehatan Koperasi juga bisa dipergunakan untuk Pemeriksaan Koperasi.