Pemeriksaan Koperasi sekaligus Penilaian Kesehatan Koperasi

KULON PROGO-DINKOPUKM. Pemeriksaan Koperasi merupakan salah satu implementasi dari pengawasan Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PerMenKop UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Hal tersebut dilaksanakan guna memberikan pembinaan bagi gerakan Koperasi, agar Koperasi mampu mandiri, sehat, akuntabel dan transparan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggotany dan masyarakat pada umumnya.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, yang dipimpin oleh Iffah Mufidati, SH, MM, pada Selasa (9/8/2022) melaksanakan Pemeriksaan Koperasi terhadap KSU Gumilar, Gebang I, Plumbon, Temon dan BMT Artha Nirmala Ahsana Panjatan.

Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan (Sutrisno Purwoto, S.IP), Staf Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan (Rubiyanto, A.Md dan Ana Suryaningtyas, SE) dan PPKL (Isnaini Khoirun Nisa, SE), dan segenap Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi.

Pada kesempatan tersebut dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Kertas Kerja Penilaian Kesehatan Koperasi (KKPKK) yang baru, yang merupakan lampiran dari PerMenKop UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Aspek yang menjadi pertanyaan pada pemeriksaan tersebut antara lain, yang pertama tentang Tata Kelola, yang pertama mengenai Prinsip Koperasi yang terdiri dari: Keanggotaan bersifat terbuka, Pengelolaan dilakukan secara demokratis, Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, Kemandirian, Pengembangan Koperasi, dan Kerjasama Koperasi.

Sedangkan aspek yang kedua tentang Kelmbagaan yang terdiri dari: Legalitas Badan Hukum Koperasi, Izin Usaha Simpan Pinjam, Anggaran Dasar, Keanggotaan, Kelengkapan Organisasi.

Aspek yang ketiga adalah Manajemen yang terdiri dari: Manajemen Umum, Manajemen Kelembagaan, Manajemen Permodalan, Manajemen Likuiditas.

Selain itu juga dilakukan pemeriksaan tentang Profil Resiko mengenai aspek Risiko Inheren, yang pertama tentang Risiko Operasional yang terdiri dari: skala usaha dan struktur organisasi, keberagaman produk dan/atau jasa.

Yang kedua tentang Risiko kepatuhan yang terdiri dari: Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan koperasi, signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran

Ketiga tentang Risiko likuiditas yang terdiri dari: Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan

Penilaian dan Penetapan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

Yang pertama tentang Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit yang terdiri dari: Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi, Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko, Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko, Yang kedua tentang Kualitas. Penerapan Manajemen Risiko Operasional terdiri dari: Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi, Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko, Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Yang ketiga Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan terdiri dari: Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi, Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko, Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Sedangkan yang keempat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas Risiko likuiditas terdiri dari: Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi, Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko, Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Selain beberapa aspek tersebut, juga akan diperiksa tentang data keuangan yang dikelola oleh Pengurus Koperasi.

Perlu untuk diketahui juga bahwa KKPKK tersebut selain untuk bisa dipergunakan dalam pemeriksaan Koperasi juga bisa dipergunakan untuk Penilaian Kesehatan Koperasi, apabila Koperasi yang diperiksa merupakan Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam.