Dinas Koperasi UKM Berkoordinasi Dengan BPS Terkait Data UMKM

Kamis, 7 Februari 2019 15:24:51 - Oleh : Nkn, sp

Putaran Terakhir Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2019

MONEV DI TOMIRA KUD HARAPAN TEMON

KURASI PRODUK UMKM

Bimbingan Teknis Bagi Koperasi Yang Belum Melaksanakan RAT

Produk UMKM Mendominasi Manunggal Fair 2019

 

Data memiliki fungsi yang sangat penting bagi kinerja dan kelancaran kerja sebuah instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membutuhkan penyusunan data yang baik agar dapat membantu para pimpinan/pengambil kebijakan dalam menyusun rencana kegiatan dan mengambil sebuah keputusan.  Data yang baik dapat disusun dalam sebuah data base (basis data). Data base memiliki arti penting dalam instansi agar dapat mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisa tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah dalam rangka pencapaian rencana strategisnya.

Terkait dengan hal tersebut pada Rabu, 6 Februari 2019 rombongan dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo yang diwakili oleh Sekretaris Dinas (Rr. Ch. Tri Subekti Widayati, SH, MM), Kabid Kelembagaan dan Pengawasan (Drs. Junihardi Tri Sarjono), Kasi Data dan Informasi (Tri Wulan Niken Lestari, SE) dan Karyawan THL (Dyah Siska Dewi, SE), berkunjung ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kulon Progo untuk melakukan koordinasi. Rombongan diterima oleh Kasi Statistik dan Distribusi (Lastiyanto) BPS, Kasi Statistik Produksi BPS (Ambar Prabandari), dan Tanaga Fungsional (Leni Trihartati).

Disampaikan oleh Rr. Ch. Tri Subekti Widayati, SH, MM, bahwa maksud dan tujuan kedatangan Dinas Koperasi UKM adalah untuk koordinasi dan konsultasi mengenai bagaimana cara pendataan yang selama ini telah dilakukan oleh BPS. Selama ini data UMKM yang ada di Dinas Koperasi UKM merupakan data sekunder hasil dari penjaringan data melalui OPD terkait. “Data UMKM di masing-masing kabupaten se DIY ada perbedaan kategori, ada yang pendataannya masuk menjadi UMKM, namun ada yang tidak masuk UMKM”, jelas Rr. Ch. Tri Subekti Widayati, SH, MM. Untuk itu kunjungan ke BPS Kabupaten Kulon Progo untuk menyamakan persepsi penjaringan data yang masuk dalam sektor ekonomi khususnya usaha mikro guna permintaan SATU DATA Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Rr. Ch. Tri Subekti Widayati, SH, MM menambahkan.

Selanjutnya dari BPS memberikan tanggapan bahwa BPS Kulon Progo hanya selaku pelaksana dari pusat, sehingga tidak dapat mengusulkan terkait permintaan data UMKM. “Perlu untuk diketahui bahwa Sensus Ekonomi dilakukan 10 tahun sekali, terakhir dilakukan sensus ekonomi tahun 2016 dan akan dilakukan sensus lagi tahun 2026, artinya sensus telah dan akan dilaksanakan tahun dengan akhiran angka 6”, jelas Lastiyono. Ambar Prabandari juga menambahkan, bahwa Sensus Pertanian dilakukan pada tahun yang berakhiran angka 3, yaitu tahun 2003, 2013, 2023, dan seterusnya.

Selanjutnya Lastiyono juga menyampaikan bahwa Sensus Penduduk dilakukan pada tahun yang berakhiran angka 0, yakni pada tahun 2000, 2010, 2020, dan setrusnya. Untuk tahun yang tidak ada pendataan sensus, BPS tetap melakukan updating data dengan melakukan survey dan pengambilan sampel sesuai blok sensus yang diberikan dari pusat setiap tahunnya.

Untuk tahun 2017 dilakukan sensus ekonomi lanjutan dengan pengambilan sampel dengan melihat lebih dalam pembukuan neraca usahanya dan lain-lain. Sensus ekonomi diambil per unit usaha, contoh: pelaku usaha mempunyai usaha perdagangan dan perbengkelan sehingga punya 2 (dua) usaha dagang dan jasa. Jika pembukuannya bisa dipisah maka diusulkan 2 (dua) usaha, tetapi jika tidak dapat dipisah maka dijadikan 1 (satu) dipilih usaha mana yang lebih dominan.

“Untuk Sensus pertanian itu seperti petani/padi, perikanan, peternakan, perhutanan nanti masuk di sensus pertanian”, kata Lastiyono. Pertanian dimulai dari pengolahan lahan sampai panen saja. Untuk yang pasca panen masuk ke industri (sensus ekonomi). Demikian juga di sensus pertanian pelaku usaha bisa saja muncul 3 (tiga) misal petani padi, hortikultura, ternak.

“Kemudian untuk Jasa Kesehatan masuk sensus ekonomi (Dokter praktik, Notaris, Bidan), untuk apotik masuk perdagangan”, lanjut Lastiyono. Jasa Pendidikan juga masuk sensus ekonomi (Bimbangan belajar, LPK). “Untuk pengelompokkan usaha mikro, kecil, menengah untuk industri berdasarkan jumlah tenaga kerja, sedangkan untuk perdagangan dan jasa mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. “BPS hanya bisa memberikan data makro/agregat saja, tidak bisa memberikan data by name maupun by address”, tutup Lastiyono.

Diharapkan dengan dilaksanakannya koordinasi dan konsultasi ini pengelolaan data di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo bisa lebih baik sehingga ketika data tersebut dibutuhkan, baik untuk mengambil keputusan dalam pelaksanan program kegiatan Dinas, maupun data yang dibutuhkan oleh pihak lain termasuk masyarakat luas, lebih siap dan mudah untuk disajikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak